PROBOLINGGO, – Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, S.Pd.I., menggelar Reses Masa Sidang II tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor DPC PKB, Jalan Raya Mastrip, Kedopok, Sabtu malam (28/2/2026). Dalam forum tersebut, politisi senior ini menyoroti sejumlah persoalan krusial, mulai dari rumitnya birokrasi bantuan sosial hingga kritik pedas terhadap arah pembangunan infrastruktur pemerintah kota.
Persoalan Hibah: Dari 74 Usulan, Hanya 34 yang Terealisasi
Di hadapan para konstituen dan tim daerah pemilihan (Dapil) Wonoasih, Abdul Mujib memaparkan realita pahit terkait usulan bantuan sepasang kambing. Dari total 74 usulan yang diajukan melalui dana aspirasi, pihak eksekutif hanya mampu mengakomodasi 34 usulan.
”Kami sudah berupaya maksimal, namun komunikasi dengan pemerintah kota menunjukkan bahwa tidak semua bisa dikawal. Hanya separuhnya yang terealisasi karena kendala anggaran dan administrasi,” ujar Abdul Mujib.
Lebih lanjut, ia mengkritisi regulasi baru untuk tahun anggaran 2027 yang mewajibkan usulan melalui kelompok (minimal 5 orang) bukan lagi perorangan. Menurutnya, aturan ini membingungkan dan terkesan hanya formalitas belaka.
“Logikanya tidak masuk akal. Namanya kelompok, tapi sasarannya tetap individu. Ini hanya perubahan wajah saja yang justru menyulitkan masyarakat kecil,” tegasnya.
Kritik Tajam Revitalisasi Alun-Alun dan Masjid Agung!
Poin paling krusial yang disampaikan dalam reses tersebut adalah ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran (Selatan). Abdul Mujib menyayangkan proyek revitalisasi trotoar Alun-Alun yang harus mengorbankan ratusan pohon peneduh.
”Surabaya saja bisa membangun trotoar tanpa menebang pohon besar. Di sini malah sebaliknya. Pohon-pohon yang sudah puluhan tahun ditebang, dan kita tidak tahu batang kayunya lari ke mana. Padahal kondisi sebelumnya masih sangat layak,” cetusnya.
Ia juga menyoroti rencana revitalisasi Masjid Agung yang kabarnya akan dilapisi warna emas dengan anggaran fantastis mencapai Rp7,5 miliar. Menurut Mujib, yang perlu perbaikan ada plafond yang rusak di bagian dalam, lebih baik itu saja yang diperbaiki, lebih anggarannya dibuat untuk merealisasikan program visi misinya yang 1juta untuk 1 UMKM.
angka tersebut sangat kontras dengan kondisi infrastruktur di wilayah pinggiran yang masih minim sentuhan, pemerataan Pembangunan Wilayah Selata, Sebagai representasi rakyat, Mujib mendesak pemerintah kota untuk lebih peduli pada pembangunan fisik di wilayah Selatan, seperti perbaikan plengsengan dan akses jalan yang mulai rusak.
”Jangan sampai ada kesan pembangunan hanya menumpuk di pusat kota dengan proyek-proyek yang sifatnya kosmetik (keindahan), sementara kebutuhan dasar infrastruktur di wilayah pemukiman masyarakat justru terabaikan. Kami masih menunggu konsep jelas dari eksekutif terkait pembangunan wilayah Selatan ini,” pungkasnya. (aspariar)