JAKARTA — Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek berencana menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, hari ini Jumat, 12 Juni 2026. Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dengan mengusung sejumlah tuntutan yang dinilai krusial terhadap kondisi bangsa dan pemerintahan saat ini.
Ketua BEM Universitas Indonesia, Anandaku Dimas Rumi, memastikan mahasiswa dari berbagai fakultas di kampusnya akan turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Selain BEM UI, sejumlah organisasi mahasiswa lain seperti BEM IPB dan BEM Universitas Pancasila juga dikabarkan akan bergabung.
Menurut Dimas, konsolidasi nasional mahasiswa telah dilakukan sebelumnya di Kampus UI. Namun, jumlah pasti peserta yang akan hadir masih menunggu hasil rapat koordinasi terakhir yang digelar menjelang aksi.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, meminta penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Tuntutan ketiga adalah penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai militerisme sipil. Sementara tuntutan kelima adalah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui berbagai kesalahan pemerintah dan tidak menghindari kritik publik.
Dimas menegaskan bahwa mahasiswa saat ini masih terus melakukan pendalaman isu melalui berbagai forum diskusi sebelum aksi berlangsung. Ia juga menyinggung munculnya wacana yang berkembang di kalangan mahasiswa mengenai kemungkinan lahirnya semangat “Reformasi Jilid 2” sebagai bentuk respons terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Meski demikian, menurutnya fokus utama gerakan mahasiswa tetap tertuju pada lima tuntutan yang telah disepakati bersama sebagai bentuk aspirasi terhadap kebijakan pemerintah saat ini.