BATAM — Aroma skandal yang mengguncang dunia pendidikan Kota Batam semakin menyengat. Dugaan carut-marut administrasi, lemahnya pengawasan, hingga munculnya sejumlah data pendidik yang dipertanyakan kini berubah menjadi bara kemarahan publik yang siap meledak menjadi gelombang aksi massa besar-besaran.
LBH NoViral NoJustice (NVNJ) bersama Forum Masyarakat Batam Pemerhati Pendidikan secara terbuka menyatakan perang terhadap dugaan praktik yang mereka nilai telah mencederai marwah pendidikan. Mereka mengultimatum Dinas Pendidikan Kota Batam untuk segera bertindak tegas terhadap Playgroup Djuwita atau bersiap menghadapi tekanan publik yang lebih besar.
Tidak tanggung-tanggung, tuntutan yang disuarakan adalah penutupan permanen Playgroup Djuwita serta pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, yang dianggap harus bertanggung jawab atas polemik yang kini menjadi sorotan luas masyarakat.
SKANDAL TERBONGKAR! DOKUMEN LEGAL TERBIT, VERIFIKASI BELUM DILAKUKAN
Polemik bermula ketika awak media menelusuri keabsahan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Playgroup Djuwita yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam pada 11 Juni 2026.
Publik dibuat terkejut ketika muncul dugaan bahwa dokumen yang menjadi dasar legalitas lembaga pendidikan tersebut diterbitkan sebelum dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Lebih mengejutkan lagi, dokumen itu disebut tidak memiliki stempel resmi sebagaimana lazimnya dokumen negara yang telah melalui prosedur lengkap.
Fakta tersebut sontak memicu tanda tanya besar.
Bagaimana sebuah lembaga pendidikan dapat memperoleh legitimasi administratif ketika proses pemeriksaan lapangan justru belum dilaksanakan?
Pertanyaan itu semakin menguat setelah pernyataan Kepala Dinas Pendidikan sendiri mengakui bahwa verifikasi lapangan memang belum dilakukan.
Pernyataan tersebut bak petir di siang bolong yang memicu kemarahan berbagai pihak. Bagi para pemerhati pendidikan, pengakuan itu justru memperkuat dugaan adanya kelalaian serius dalam proses pengawasan dan penerbitan dokumen pendidikan.
MUNCUL DUGAAN “GURU SILUMAN”, DATA KEPALA SEKOLAH TAK TERLACAK
Gelombang kontroversi tidak berhenti di situ.
Hasil investigasi yang dilakukan LBH NVNJ bersama sejumlah awak media disebut menemukan berbagai kejanggalan yang semakin memperkeruh situasi.
Nama kepala sekolah yang tercantum dalam dokumen, disebut tidak ditemukan dalam basis data pendidikan yang ditelusuri. Temuan ini memunculkan pertanyaan baru mengenai validitas data yang digunakan dalam proses administrasi sekolah tersebut.
Tak hanya itu, dari belasan tenaga pendidik yang tercantum, sebagian besar disebut berasal dari latar belakang pendidikan yang tidak linier dengan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Temuan lainnya yang tak kalah mengejutkan adalah adanya sejumlah nama guru yang diklaim tidak terdeteksi dalam sistem data kependidikan yang tersedia secara daring.
Jika seluruh temuan ini terbukti benar, maka persoalan yang terjadi tidak lagi sekadar kesalahan administrasi biasa, melainkan berpotensi menggambarkan rapuhnya sistem pengawasan pendidikan yang seharusnya menjadi benteng terakhir menjaga kualitas generasi masa depan.
DUNIA PENDIDIKAN BATAM DI PERSIMPANGAN JALAN
Kasus ini kini berkembang menjadi ujian besar bagi kredibilitas Dinas Pendidikan Kota Batam.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana sebuah lembaga pendidikan dapat beroperasi dengan berbagai dugaan persoalan administrasi yang kini terungkap ke ruang publik. Desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proses penerbitan legalitas sekolah semakin menguat.
Para aktivis menilai kasus ini bukan hanya tentang satu sekolah, melainkan menyangkut integritas sistem pendidikan secara keseluruhan.
“Kalau prosedur bisa dilompati, verifikasi bisa diabaikan, dan data bisa lolos tanpa pemeriksaan yang ketat, lalu siapa yang menjamin kualitas pendidikan anak-anak kita?” ujar salah seorang aktivis pendidikan.
ULTIMATUM KERAS: SIAP KEPUNG DISDIK BATAM
LBH NVNJ menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti pada pernyataan sikap semata.
Mereka mengaku telah menyiapkan aksi demonstrasi besar-besaran yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Bahkan, aksi tersebut disebut akan disiarkan secara langsung agar dapat disaksikan publik hingga ke tingkat pusat.
Tekanan terhadap Dinas Pendidikan Kota Batam pun semakin membesar.
Kini publik menunggu satu hal yang paling penting: apakah Disdik Batam akan bertindak tegas dan transparan, atau justru membiarkan kontroversi ini terus membesar menjadi skandal pendidikan yang lebih dahsyat?
Satu hal yang pasti, badai belum berlalu.
Dan jika berbagai pertanyaan yang mengemuka tidak segera dijawab secara terbuka, maka gelombang kemarahan publik yang kini mulai bergulung dapat berubah menjadi tsunami protes yang mengguncang dunia pendidikan Kota Batam.
Fahmi