Jelimpo, Kalimantan Barat — Aroma dugaan penyimpangan kembali mencuat dari lingkungan pendidikan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada SMA Negeri 1 Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menyusul munculnya bangunan baru di area sekolah tanpa papan informasi proyek yang hingga kini nyaris rampung dikerjakan.
Seorang siswa SMA Negeri 1 Jelimpo yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kejanggalan tersebut kepada awak media.
“Bang, di sekolah kami ada bangunan, tapi tidak ada plangnya. Sekarang sudah hampir selesai,” ujarnya polos namun mengundang tanda tanya besar.
Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti tim JelajahPerkara2.com dengan mendatangi sekolah guna melakukan konfirmasi langsung kepada pihak yang paling bertanggung jawab, yakni Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jelimpo. Namun upaya itu berujung buntu.
Saat tim tiba di sekolah, kepala sekolah tidak berada di ruangannya. Salah seorang guru menyampaikan alasan klasik.
“Kepseknya sedang keluar bentar, Bang,” ujar guru tersebut kepada Kepala Perwakilan Wilayah JelajahPerkara2.com.
Tak berhenti di situ, tim kemudian meminta nomor WhatsApp kepala sekolah untuk melakukan konfirmasi lanjutan secara resmi.
Pesan konfirmasi pun dikirimkan dengan itikad baik, namun tidak pernah dibalas. Hingga berita ini diterbitkan, kepala sekolah memilih bungkam, tidak memberikan klarifikasi, tidak menjawab pesan, dan tidak menunjukkan itikad transparansi sedikit pun.
Sikap tertutup dan alergi terhadap konfirmasi wartawan ini justru memperkuat dugaan adanya praktik tidak beres, bahkan mengarah pada indikasi korupsi atau penyalahgunaan anggaran di lingkungan sekolah.
Padahal, setiap proyek yang menggunakan dana negara baik APBN, APBD, maupun Dana BOS wajib memasang papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi publik. Ketiadaan plang bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pelanggaran prinsip akuntabilitas.
Publik berhak tahu:
Dari mana sumber anggaran bangunan tersebut?
Berapa nilai proyeknya?
Siapa pelaksana dan pengawasnya?
Mengapa kepala sekolah memilih diam?
Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus menghindar dari wartawan?
JelajahPerkara2.com menegaskan akan terus menelusuri kasus ini dan membuka tabir yang ditutup rapat.
Aparat penegak hukum serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat patut turun tangan sebelum dunia pendidikan kembali tercoreng oleh praktik-praktik kotor yang mencederai kepercayaan publik.
(Ripa Situmorang / Tim)