PROBOLINGGO, – Sorotan tajam mengarah pada kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo. Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PKB, Syaiful Iman, menyebut banyak proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berumur panjang akibat minimnya pengawasan di lapangan.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Syaiful dalam agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor DPC PKB Kecamatan Kedopok, Jumat (27/02/2026). Ia membeberkan realita di lapangan di mana sejumlah infrastruktur sudah mengalami kerusakan sebelum sempat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.
“Banyak proyek pembangunan di kota ini yang belum setahun sudah rusak. Bahkan, ada juga yang belum difungsikan sudah ambruk duluan. Hal itu dikarenakan minimnya pengawasan, terutama dari masyarakat yang berada langsung di lokasi pembangunan,” tegas Syaiful di hadapan para konstituen.
Syaiful menilai pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan instrumen internal dalam mengawal uang rakyat. Ia mendorong masyarakat untuk keluar dari zona pasif dan berani menjalankan fungsi kontrol sosial layaknya kerja jurnalis atau aktivis LSM di lingkungan masing-masing.
Meskipun tidak meminta warga berpindah profesi secara formal—mengingat adanya batasan profesional dan payung hukum UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers—ia menekankan bahwa keberanian warga untuk melapor adalah kunci penyelamatan anggaran negara.
“Kalau hanya mengandalkan anggota Dewan saja untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kota Probolinggo ini, tentu tidak akan cukup,” imbuhnya.
Sikap acuh tak acuh dari masyarakat, menurut Syaiful, justru menjadi “karpet merah” bagi oknum pelaksana proyek untuk bekerja asal-asalan. Tanpa pengawasan yang ketat dan melekat, anggaran negara berisiko menguap tanpa menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
Ia mengajak warga untuk mengawal setiap jengkal pembangunan fisik maupun program pemerintah daerah yang menggunakan APBD. Baginya, partisipasi publik adalah benteng terakhir dalam memastikan transparansi dan integritas pelaksanaan proyek di Kota Probolinggo.
“Mari secara aktif ikut serta mengawasi. Jangan sampai uang rakyat habis, tapi hasilnya tidak bisa dinikmati dalam jangka panjang,” pungkasnya. (aspariar)