DELI SERDANG – Pemerintah Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang kembali jadi sorotan publik. Tiga masalah krusial mengemuka sekaligus dugaan keterlibatan langsung Kades Beni Aman Saragih dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih/KDMP, kinerja Kadus 8 inisial SS yang jarang berkantor, dan Poskesdes yang mati suri meski anggarannya rutin masuk APBDes, Kamis (25/6/26).
Puncaknya, Kades disebut “pesta di luar kota” saat jam kerja, lalu memblokir serta mengganti nomor WhatsApp, wartawan saat dimintai konfirmasi.
Upaya konfirmasi media ke Kades Beni Aman Saragih dan Ayahnya Kadus 8 Karmen S menemui jalan buntu. Saat ditanya keberadaan Kades, PLT Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan Desa Mabar justru menyebut Beni sedang “pesta di luar kota”. Media meminta nomor pribadi agar Kades bisa langsung menjawab secara berkompeten. Namun baik Sekdes maupun perangkat lain disebut-sebut memilih bungkam karena diduga takut kepada Kades.
Komunikasi sebelumnya sudah rusak. Nomor seluler wartawan sudah lebih dulu diblokir Kades dan Ayahnya Kadus 8 Karmen S. Ketika konfirmasi lanjutan dibutuhkan, nomor WhatsApp Kades pun sudah diganti. Statusnya “mengundang”, tidak bisa dihubungi.
Ironi terjadi pada substansi bantahan. Awalnya Beni membantah tudingan warga soal keterlibatannya di KDMP. Namun setelah narasumber yang sama diwawancara ulang, pernyataan itu berbalik dan justru membenarkan dugaan keterlibatan Kades.
PLT Sekdes saat diklarifikasi media rabu (24/6/26) di kantornya juga menepis peran Kades di KDMP. “Saya enggak sih Pak. Pengelolanya orang TNI kalau saya nggak salah,”ujarnya. Pernyataan itu kontradiktif dengan laporan warga di lapangan yang menyebut Kades turun langsung mengawal pembangunan koperasi.
Soal keberadaan Kadus 8 SS, PLT Sekdes mengamini informasi warga. “Iya betul itu. Itulah menurut informasi yang kami dapatkan,” katanya. Warga Dusun 8 Mabar menyebut SS tidak menetap. Ia hanya singgah 1-2 malam di berastagi lalu kembali ke desa mabar hal itu karena suaminya mengelola ladang di sana.
Masalah administrasi pun muncul. Warga mengungkap surat-menyurat resmi Dusun 8 tidak ditandatangani Kadus, melainkan ayah SS. “Surat-surat khusus Dusun Delapan itu ayahnya dari Bu Seli yang menandatangani,” kata warga. Akibatnya pelayanan dasar tersendat. “Kami keberatan. Kalau ada kejadian mendesak atau urusan warga, Kadusnya susah ditemui. Ini soal mengayomi dan melindungi masyarakat,” tegasnya.
PLT Sekdes sendiri saat ini masih berstatus Pelaksana Tugas. Jabatan definitif kosong sejak Sekdes lama mengundurkan diri Februari lalu. Rotasi 3 bulan hingga kini belum tuntas.
Kritik warga merembet ke sektor kesehatan. Poskesdes Desa Mabar disebut jarang dibuka, baik untuk pelayanan rutin maupun kegiatan posyandu. Padahal pos bangunan sudah ada dan anggaran operasional tetap dianggarkan setiap tahun.
“Kalau ada apa-apa maupun kegiatan Poskesdes jarang dibuka. Lebih aktif di luar. Ini kan sudah ada fasilitas, anggaran juga ada. Desa yang lebih tahu kampung ini,” ujar warga. Kondisi ini dinilai membahayakan, terutama untuk ibu hamil, balita, dan lansia yang butuh layanan dasar cepat.
Melihat rantai pelayanan yang ambruk dari tata kelola KDMP, absennya Kadus, hingga Poskesdes tak berfungsi, warga Desa Mabar menuntut Bapak Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan dan Dinas Kesehatan turun langsung melakukan sidak.
“Di saat jam kerja saja kepala desa keluar kota untuk pesta. Kalau memang tidak mampu memimpin desa untuk apa bertahan. Kami sarankan mengundurkan diri saja,” desak warga.
“Kami butuh Kades yang bertanggung jawab dan berjiwa besar untuk memimpin ribuan warga di kampung ini. Bupati jangan diam tolong tegas. Ini menyangkut hak dasar kami.”
Hingga berita ini tayang, Kades Beni Aman Saragih dan Kadus 8 SS belum berhasil dikonfirmasi. Media masih membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai UU Pers No.40/1999.
(Tim)