METRO — Pemerhati Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes, mengingatkan bahwa tantangan terbesar Kota Metro ke depan bukan semata soal berkurangnya anggaran pembangunan, melainkan keberanian pemerintah untuk jujur kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah yang sesungguhnya.
Menurutnya, ruang fiskal Kota Metro semakin tertekan akibat meningkatnya belanja wajib, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut membuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan fisik tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya.
“Persoalannya bukan lagi apakah pemerintah ingin membangun, tetapi apakah kemampuan keuangan daerah masih mampu memenuhi harapan masyarakat yang terus meningkat,” tegas Hendra.
Ia menilai, kondisi tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka kepada publik. Diamnya pemerintah dan minimnya penjelasan dari eksekutif maupun legislatif justru berpotensi memicu spekulasi, kecurigaan, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat.
“Ketika pemerintah memilih diam, ruang publik akan diisi oleh asumsi. Ketika informasi resmi tidak hadir, spekulasi akan mengambil alih. Dan ketika harapan masyarakat tidak dikelola sejak awal, kekecewaan publik hanya tinggal menunggu waktu,” ujarnya.
Hendra menegaskan, keterbatasan anggaran bukanlah kesalahan pemerintah daerah sepenuhnya. Namun, ketidakterbukaan dalam menjelaskan kondisi fiskal merupakan sebuah pilihan yang dapat merusak kepercayaan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Menurutnya, era pembangunan Metro kini harus bergeser. Ukuran keberhasilan pemerintah tidak lagi hanya dilihat dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, tetapi dari kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta keberhasilan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Metro tidak membutuhkan pencitraan. Metro membutuhkan keberanian mengatakan fakta apa adanya. Kejujuran pemerintah adalah modal terbesar untuk menjaga kepercayaan publik ketika kondisi fiskal sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Di akhir tulisannya, Hendra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, masa depan Kota Metro merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat diwujudkan melalui budaya keterbukaan, integritas, dan partisipasi publik.
“Metro tidak sedang menghadapi krisis pembangunan. Metro sedang menghadapi ujian kejujuran dalam pembangunan. Sebab ketika anggaran semakin terbatas, yang paling menentukan bukan besarnya APBD, melainkan besarnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” pungkasnya.