MEDAN — Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Hardy Siahaan, menerima kunjungan kerja Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Badikenita Putri Br Sitepu, di Kantor BBPJN Sumut, Selasa (21/7/26).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Tiga isu utama yang menjadi fokus diskusi adalah penanganan infrastruktur pascabencana, program Inpres Jalan Daerah (IJD), serta pengembangan jalan tol.
Hardy Siahaan menjelaskan, koordinasi dengan DPD RI penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan ini. Masukan dari DPD RI akan menjadi bahan kami dalam menyusun prioritas penanganan jalan nasional, khususnya yang terkait mitigasi bencana dan konektivitas antarwilayah,” ujar Hardy.
Sementara itu, Badikenita Putri Br Sitepu menyampaikan bahwa Komite II DPD RI memiliki tugas di bidang pembangunan daerah dan infrastruktur. Ia menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar anggaran pembangunan tepat sasaran.
“Percepatan pembangunan infrastruktur di Sumut harus dilakukan secara terintegrasi. Baik itu jalan daerah melalui IJD, penanganan ruas yang terdampak bencana, maupun kelanjutan proyek jalan tol. DPD RI siap mengawal dan menjembatani aspirasi daerah ke pemerintah pusat,” kata Badikenita.
Ia menambahkan, infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi logistik, akses pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumut.
Pertemuan ini dinilai sebagai langkah konkret sinergi antara Eksekutif dan Legislatif dalam memperkuat koordinasi. Tujuannya agar program pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
(BBPJN Sumut/Red)