Jakarta, 18 Februari 2026 – Dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencuat ke publik. Nama Evert Nunuhitu dan Musa Agung disebut-sebut terlibat dalam skandal yang diduga merugikan dunia usaha dan mencederai iklim investasi nasional.
Koordinator Aliansi Gerakan Pemuda Anti Pemerasan, Teguh Azmi, menegaskan bahwa pihaknya menerima laporan dan aduan dari beberapa pihak yang mengaku mengalami tekanan dan permintaan sejumlah dana dengan dalih tertentu.
“Kami mendapatkan informasi adanya dugaan praktik pemerasan yang menyasar perusahaan swasta maupun BUMN. Jika benar, ini merupakan tindakan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola dunia usaha,” ujar Teguh Azmi dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Teguh, modus yang digunakan diduga berupa tekanan administratif, ancaman pelaporan, hingga penggunaan nama lembaga tertentu untuk memaksa perusahaan memberikan sejumlah uang atau fasilitas. Ia menilai praktik semacam ini harus diusut secara transparan dan profesional oleh aparat penegak hukum.
Aliansi Gerakan Pemuda Anti Pemerasan mendesak aparat kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan tersebut. Teguh menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik premanisme berkedok legalitas. Kami meminta aparat bergerak cepat, objektif, dan membuka hasil penyelidikan kepada publik,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau perusahaan-perusahaan yang merasa menjadi korban untuk berani melapor dan tidak takut terhadap intimidasi. Ia memastikan aliansinya siap memberikan pendampingan moral dan advokasi publik demi mendorong penegakan hukum yang adil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Evert Nunuhitu maupun Musa Agung terkait dugaan tersebut.
Aliansi Gerakan Pemuda Anti Pemerasan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pemerasan.