Klaim Penyelesaian Dana Taspen PPPK Kuningan Terbukti Palsu, PT Taspen Tegaskan Masih Ada Tunggakan

KUNINGAN (GMOCT) 4 Mei 2026 – Pernyataan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang menyebut persoalan pembayaran dana Taspen bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah selesai, terbantahkan habis oleh data resmi. Informasi yang diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) dari rekanan media Kabarsbi yang tergabung dalam jaringan kami, mengungkap fakta mengejutkan bahwa…

Read More

Oknum Polsek Tarogong Kidul Diduga Terlibat Kerjasama dengan Mafia Obat Ilegal: Citra Polri Kembali Tercoreng

GARUT (GMOCT) 4 Mei 2026 – Institusi kepolisian kembali tercoreng. Kali ini, dugaan pelanggaran serius menimpa anggota Polsek Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Tidak hanya dinilai melanggar Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, mereka juga diduga kuat terlibat dalam jaringan perdagangan obat keras ilegal, khususnya jenis Tramadol dan Exhymer, seolah hukum…

Read More

HGU Belum Terbit, Penguasaan Lahan PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera Dicurigai, Warga Muara Pantun: Kami Tak Terima Ganti Rugi!

KUTAI TIMUR (GMOCT) Sabtu 2 Mei 2026 – Status hukum penguasaan lahan oleh PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera di wilayah Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterima GMOCT (Gabungan Media Online dan Cetak Ternama) langsung dari Kelompok Tani Desa Muara Pantun, ketidaksesuaian antara data administrasi negara dengan kenyataan…

Read More

Lapor, AKP M JIHAD FAJAR Penghianat Negara

  Labura-Sumut,Jelajahperkara| AKP M JIHAD FAJAR dianggap sebagai Penghianat Negara, pasalnya menghianati sumpah polri yang seharusnya menjalankan tugas pokok polri penegak hukum. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu hanya berikan tugas perintah kepada bawahannya untuk tangkap Pelaku tambang Ilegal milik Munte, namun tidak terlaksana, semua pemicunya AKP M JIHAD FAJAR sebagai Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu….

Read More

AKP M JIHAD FAJAR BUNUH ATURAN UU RI DI LABURA-SUMUT, KASAT RESKRIM POLRES LABUHAN BATU PELIHARA MUNTE PELAKU TAMBANG ILEGAL

LABURA,JELAJAHPERKARA| Tidak ada hukum di daerah Labura-Sumut sama saja Aturan UU RI atau Aturan Hukum Indonesia terbunuh di daerah Labura (Labuhan Batu Utara)-Sumut. Pelaku Tambang ilegal yang seharusnya ditangkap namun pada ujungnya tidak ditangkap, karna sejatinya peristiwa tindak pidana yang telah terjadi harus dipertanggungjawabkan oleh Pelakunya di hadapan hukum. Peristiwa tindak pidana tambang ilegal ini…

Read More

Menyosong Era Baru Panasahan Menjadi Pelabuhan Nasional yang Maju dan Bersinar

Pesisir Selatan – Pengembangan Pelabuhan Panasahan terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kini memprioritaskan peningkatan fasilitas dan infrastruktur guna mendukung optimalisasi fungsi pelabuhan tersebut. Proyek pembangunan ini merupakan bagian dari program strategis nasional dengan skema multi years contract (MYC), yang dirancang untuk menghadirkan pelabuhan modern dan kompetitif di kawasan pesisir selatan Sumatera…

Read More

Berkunjung ke Mapolda Riau, Menteri Lingkungan Hidup Dorong Replikasi Green Policing Secara Nasional

Pekanbaru~ Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, melakukan kunjungan kerja perdana ke Polda Riau sejak dilantik sebagai menteri. Kunjungan ini menjadi penegasan kuat atas pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan hidup di Indonesia, dengan Riau sebagai salah satu titik strategis. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup turut didampingi Ketua Dewan Direktur Great Institute,…

Read More

Gawat, Posisi AKP M Jihad Fajar Sebagai Kasat Reskrim Rugikan Negara, AKP M Jihad Fajar Buka Tambang Ilegal Milik Munte di Labura

    Labura,Jelajahperkara| AKP M Jihad Fajar Pelihara Munte Pelaku Usaha Ilegal Tambang Diwilayah Tugas Tanggunggungjawab Penegakan Hukumnya, Pasalnya AKP M Jihad Fajar tidak stop tambang ilegal Diwilayah hukumnya. Untuk Stop Tambang ilegal di wilayah tugas tanggungjawabnya kepada UU Kepolisian hal mudah, hanya perintahkan Para anggota Sat Reskrim dan Unit Reskrim Polsek Jajarannya. Ada apa…

Read More

AKP M Jihad Fajar Munte Pelihara Pelaku Usaha Ilegal Tambang Diwilayah Tugas Tanggunggungjawab Penegakan Hukumnya

  Labura,Jelajahperkara| AKP M Jihad Fajar Pelihara Munte Pelaku Usaha Ilegal Tambang Diwilayah Tugas Tanggunggungjawab Penegakan Hukumnya, Pasalnya AKP M Jihad Fajar tidak stop tambang ilegal Diwilayah hukumnya. Untuk Stop Tambang ilegal di wilayah tugas tanggungjawabnya kepada UU Kepolisian hal mudah, hanya perintahkan Para anggota Sat Reskrim dan Unit Reskrim Polsek Jajarannya. Ada apa dengan…

Read More

_Law Analysis: Hukum Progresif Jadi Kunci Pulihkan Kepercayaan Publik pada Hukum_ Makassar, 3 Mei 2026

Krisis kepercayaan publik terhadap hukum dinilai berpangkal pada jurang antara teks aturan dan rasa keadilan. Menjawab kondisi itu, Direktur Law Analysis, _M. Ishadul Islami Akbar, S.H._, mendorong penerapan konsep hukum progresif secara serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. “Hukum tidak boleh berhenti di bunyi pasal. Hukum progresif menuntut keberanian aparat untuk mengedepankan hati nurani…

Read More