Bandung — Wacana rencana kebijakan jalan provinsi berbayar di Jawa Barat memicu gelombang sorotan keras dari berbagai kalangan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, rencana tersebut dinilai berpotensi menjadi “beban baru” yang semakin menekan kehidupan rakyat kecil.
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum internasional sekaligus ekonom dan Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocate), menyampaikan peringatan keras kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak gegabah dalam menyetujui usulan tersebut jika benar diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ini bukan keputusan ringan. Presiden RI jangan sembarangan menandatangani kebijakan yang bisa membuat rakyat makin terhimpit. Jalan tol saja sudah menjadi beban, apalagi jalan provinsi ikut dibuat berbayar,” tegasnya dengan nada tinggi dan penuh keprihatinan.
Ia menggambarkan kondisi masyarakat saat ini masih berada dalam tekanan ekonomi yang berat dan serba terbatas. Kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, hingga sulitnya perputaran ekonomi di pasar tradisional disebutnya telah membuat masyarakat berada pada titik yang rentan.
“Rakyat sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Kalau akses jalan saja harus dibayar lagi, ini seperti menambah beban di atas pundak yang sudah nyaris runtuh,” ujarnya.
Prof. Sutan menilai kebijakan tersebut jika diterapkan dapat memicu efek domino yang sangat luas. Tidak hanya membebani pengguna jalan, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang, menaikkan harga kebutuhan pokok, serta memperparah kondisi usaha kecil dan pedagang tradisional.
“Sekali biaya transportasi naik, semua ikut naik. Dari pasar sampai dapur rakyat kecil. Yang paling menderita selalu masyarakat bawah,” katanya.
Lebih jauh, ia memperingatkan adanya dampak sosial yang tidak bisa diabaikan, seperti meningkatnya tekanan psikologis keluarga pekerja kecil, potensi penurunan pendidikan anak, hingga risiko meningkatnya kemiskinan baru akibat beban ekonomi yang terus bertambah.
“Jangan sampai kebijakan yang tidak matang justru melahirkan penderitaan baru. Rakyat bisa semakin terpuruk, bukan bangkit,” tambahnya dengan nada tegas.
Dalam pernyataannya, Prof. Sutan juga menekankan bahwa seorang pemimpin daerah harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan tidak boleh hanya berorientasi pada kebijakan administratif semata tanpa melihat realitas di lapangan.
“Pemimpin harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan penambah beban rakyat. Setiap kebijakan wajib diuji dengan nurani, bukan hanya logika anggaran,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan keras kepada pemerintah pusat agar lebih selektif dan tegas dalam menyikapi setiap usulan daerah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat luas.
“Presiden RI ditunggu sikap tegasnya. Rakyat tidak butuh kebijakan yang indah di atas kertas, tapi menyakitkan di kehidupan nyata,” pungkasnya.” pungkasnya.
Indra