Batam – Kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Gerindra, Anwar Anas, mendadak menjadi sorotan publik. Bukan semata karena gaung dukungan terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto, melainkan karena keterlibatan sejumlah pelajar dan anak di bawah umur yang ikut dalam kegiatan yang dinilai sebagian kalangan menyerupai aksi demonstrasi atau pawai politik di ruang publik.
Pemandangan ratusan peserta membawa spanduk, poster, dan atribut dukungan memenuhi lokasi kegiatan. Dari atas mobil komando, Anwar Anas menyampaikan orasi lantang mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan saat ini.
Namun di balik semangat dukungan tersebut, muncul pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan masyarakat:
Mengapa anak-anak dan pelajar dilibatkan dalam kegiatan yang bernuansa aksi massa?
Pertanyaan itu memantik diskusi publik yang semakin luas. Sebagian pihak menilai sosialisasi program pemerintah adalah hal yang wajar, tetapi ketika anak-anak dan pelajar ikut turun membawa atribut dukungan dalam jumlah besar, muncul kekhawatiran mengenai batas antara edukasi publik dan mobilisasi massa.
Anwar Anas dalam orasinya menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
“Program ini bukan sekadar membagikan makanan, tetapi membangun masa depan bangsa melalui peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia,” tegasnya di hadapan peserta.
Meski demikian, sejumlah pengamat mempertanyakan metode penyampaian dukungan tersebut. Mereka menilai seorang anggota DPRD sejatinya memiliki ruang yang luas untuk memperjuangkan dan mengawal program pemerintah melalui jalur kelembagaan, seperti rapat kerja, pembahasan anggaran, forum resmi DPRD, hingga rekomendasi kebijakan.
“Ketika seorang legislator ikut memimpin aksi massa di jalan dan melibatkan pelajar dalam kegiatan yang bernuansa demonstratif, tentu akan memunculkan persepsi publik yang beragam. Apalagi jika peserta yang dilibatkan masih berstatus anak di bawah umur,” ujar seorang pengamat pemerintahan.
Polemik pun semakin berkembang. Sebagian masyarakat mendukung langkah Anwar Anas dengan alasan wakil rakyat memang harus hadir langsung di tengah masyarakat. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan aspek etika dan kepatutan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan yang berpotensi dipersepsikan sebagai aksi dukungan politik.
Di media sosial, berbagai komentar bermunculan. Ada yang memuji semangat mendukung program peningkatan gizi nasional, tetapi ada pula yang mempertanyakan apakah anak-anak memahami substansi kegiatan yang mereka ikuti atau hanya menjadi pelengkap keramaian massa.
Perdebatan ini pada akhirnya membuka ruang diskusi yang lebih besar mengenai perlindungan anak dalam kegiatan publik dan politik. Sebab, di tengah upaya membangun generasi emas Indonesia, muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan:
Haruskah anak-anak dilibatkan dalam kegiatan yang menyerupai aksi demonstrasi atau mobilisasi dukungan politik?
Hingga kini, kegiatan tersebut terus menjadi bahan perbincangan publik. Di satu sisi, Program Makan Bergizi Gratis mendapat dukungan luas karena dinilai membawa manfaat besar bagi masa depan anak-anak Indonesia. Namun di sisi lain, cara sosialisasi yang melibatkan pelajar dan anak di bawah umur justru memunculkan kontroversi yang belum mereda.
Publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut: apakah keterlibatan anak-anak dalam kegiatan tersebut murni bagian dari sosialisasi edukatif, atau justru telah memasuki wilayah yang menimbulkan pertanyaan etik di mata masyarakat?
H3ndri