Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) memberikan apresiasi terhadap sikap tegas Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang secara terbuka menegaskan tidak pernah menerbitkan surat keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi serta mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi saat melakukan audiensi di Kementerian Kehutanan pada Juni 2026.
Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar, menilai langkah yang diambil Menteri Kehutanan merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, keputusan untuk menolak pemberian dalam bentuk apa pun merupakan sikap yang patut dicontoh oleh seluruh pejabat negara.
“Langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sudah sangat tepat. Keputusan mengembalikan amplop yang ditinggalkan saat audiensi menunjukkan komitmen terhadap prinsip integritas dan pemerintahan yang bersih. Sikap seperti inilah yang dibutuhkan dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara,” ujar Dedi Siregar.
Dedi menegaskan bahwa pejabat publik harus menjaga independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penolakan terhadap pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan merupakan bagian dari upaya memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Selain itu, kami juga menilai pernyataan Raja Juli Antoni yang siap bersikap kooperatif dan membantu proses penyidikan yang dilakukan KPK merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Sikap terbuka seperti itu menunjukkan bahwa setiap pejabat negara harus mendukung penegakan hukum tanpa menghambat proses yang dilakukan aparat penegak hukum.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Di sisi lain, sikap kooperatif Menteri Kehutanan patut diapresiasi sebagai bentuk penghormatan
terhadap supremasi hukum,” kata Dedi.
Kamu juga menyoroti penegasan Raja Juli Antoni bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan satu pun Surat Keputusan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut Dedi, pernyataan tersebut merupakan bagian dari klarifikasi yang penting dan perlu diuji melalui proses hukum secara objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti.
“Kita tidak boleh membangun opini yang menghakimi sebelum seluruh proses hukum selesai. Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Semua pihak berhak memberikan klarifikasi, sementara aparat penegak hukum bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti,” lanjutnya.
DPP LPPI mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi dan tidak menggiring opini yang dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum.
Publik diharapkan memberikan kepercayaan kepada KPK untuk bekerja secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Dedi Siregar, momentum ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pejabat negara agar semakin berhati-hati dalam menerima tamu maupun bentuk pemberian apa pun yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami berharap sikap tegas seperti yang ditunjukkan Menteri Kehutanan dapat menjadi contoh bagi seluruh penyelenggara negara. Integritas bukan hanya diwujudkan dalam ucapan, tetapi juga melalui tindakan nyata ketika menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, DPP LPPI menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum sekaligus mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak yang belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani menjaga integritas, menolak segala bentuk gratifikasi yang tidak semestinya, serta mendukung penuh proses penegakan hukum. Kami berharap seluruh pihak menghormati proses yang sedang berlangsung dan tidak membangun narasi yang dapat menyesatkan opini publik sebelum adanya kepastian hukum,” tutup Dedi Siregar.