Oleh: Hendra Apriyanes
Pemerhati Kebijakan Publik Kota Metro
METRO — Pelantikan Drs. Ahmad Hariyanto sebagai Sekretaris Daerah definitif Kota Metro pada Jumat, 12 Juni 2026, bukan sekadar pergantian pejabat administratif di pucuk birokrasi daerah. Momentum ini sesungguhnya menandai dimulainya fase baru dalam pertaruhan tata kelola pemerintahan Kota Metro di tengah tekanan fiskal, tuntutan peningkatan pelayanan publik, dan menguatnya skeptisisme masyarakat terhadap efektivitas birokrasi.
Jabatan Sekretaris Daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai posisi struktural formal. Sekda merupakan pusat gravitasi administrasi pemerintahan daerah—pengendali ritme birokrasi, pengarah disiplin fiskal, sekaligus penentu apakah pemerintahan bergerak menuju efisiensi dan reformasi, atau justru tenggelam dalam stagnasi prosedural.
Proses seleksi terbuka (open bidding) yang menempatkan Ahmad Hariyanto sebagai peserta dengan nilai tertinggi, yakni 88,23, patut diapresiasi sebagai implementasi prinsip meritokrasi dalam birokrasi. Namun, legitimasi prosedural hanyalah pintu masuk. Yang akan diuji publik bukan lagi angka hasil seleksi, melainkan keberanian menerjemahkan kompetensi menjadi perubahan nyata.
Pengalaman memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi modal penting. Meski demikian, Kota Metro saat ini membutuhkan lebih dari sekadar pengalaman administratif. Daerah ini memerlukan pemimpin birokrasi yang mampu memulihkan disiplin organisasi, membangun budaya kerja yang produktif, serta mendorong aparatur keluar dari zona nyaman rutinitas.
“Sikap apresiatif harus tetap disertai kewaspadaan yang rasional,” tegas penulis.
Publik telah terlalu sering menyaksikan pergantian pejabat yang berakhir sebatas seremoni simbolik tanpa perubahan sistemik. Karena itu, Sekda baru harus memahami bahwa masyarakat tidak lagi menunggu pidato optimistis. Yang ditunggu adalah keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi benar-benar dibutuhkan.
Tiga Medan Kritis yang Akan Menentukan
Dalam struktur pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah kesehatan fiskal sekaligus kualitas tata kelola pemerintahan.
Pertama, rekonstruksi disiplin fiskal.
Kota Metro membutuhkan reformasi dalam pola pengelolaan APBD. Anggaran tidak boleh terus didominasi belanja rutin yang besar namun minim dampak pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Efisiensi bukan lagi sekadar pilihan teknokratis, melainkan menjadi tuntutan moral pemerintahan. Publik berhak mengetahui apakah APBD benar-benar digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat atau hanya mempertahankan roda administratif birokrasi.
Kedua, reformasi pelayanan publik.
Di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat, birokrasi yang lamban dan berbelit sudah tidak lagi dapat ditoleransi. Pemerintah daerah harus menghadirkan pelayanan yang cepat, sederhana, pasti, dan responsif.
Transformasi terbesar bukan sekadar menghadirkan aplikasi digital, melainkan membangun perubahan budaya kerja aparatur. Sebab teknologi tanpa perubahan mental pelayanan hanya akan melahirkan birokrasi modern dengan pola pikir lama.
Ketiga, penguatan koordinasi antarperangkat daerah.
Salah satu persoalan klasik birokrasi adalah kuatnya ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah. Banyak program berjalan parsial, tumpang tindih, bahkan kehilangan arah akibat lemahnya integrasi kebijakan.
Di sinilah Sekda diuji sebagai dirigen utama birokrasi. Tanpa koordinasi yang kuat dan disiplin organisasi yang konsisten, reformasi hanya akan menjadi slogan administratif.
Kinerja Harus Diukur dengan Data
Keberhasilan pemerintahan tidak boleh diukur dari pencitraan komunikasi ataupun banyaknya seremoni, melainkan melalui indikator objektif yang dapat diuji publik.
Dalam aspek fiskal, rasio belanja operasional perlu ditekan di bawah 65 persen agar APBD memiliki ruang lebih besar bagi pembangunan. Efisiensi pengadaan barang dan jasa minimal 10 persen harus diwujudkan tanpa mengurangi kualitas program. Lonjakan perubahan APBD juga harus dikendalikan sebagai indikator kualitas perencanaan.
Pada sektor pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan harus menjadi prioritas utama. Waktu penyelesaian perizinan tidak boleh melampaui standar yang telah ditetapkan, sementara jumlah keluhan masyarakat harus benar-benar menurun, bukan sekadar dipoles melalui statistik administratif.
Di sisi lain, transparansi harus menjadi budaya pemerintahan. Laporan kinerja perlu disampaikan secara berkala dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal mengunggah dokumen.
Ke depan, masyarakat akan menilai berdasarkan data. Apakah pelayanan benar-benar membaik, apakah pengelolaan anggaran semakin sehat, dan apakah birokrasi bekerja lebih cepat dibanding sebelumnya.
Enam Bulan Pertama Menjadi Penentu
Enam bulan pertama kepemimpinan Sekda definitif akan menjadi periode yang sangat menentukan.
September 2026 akan menjadi evaluasi awal terhadap disiplin anggaran. November menjadi ujian efektivitas pelayanan publik dan koordinasi birokrasi. Sementara Desember akan menjadi momentum pembacaan paling objektif mengenai perubahan kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik.
Karena itu, masa awal kepemimpinan tidak boleh dihabiskan dalam euforia seremonial maupun kompromi terhadap kenyamanan birokrasi.
Kritik yang tajam bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan mekanisme demokrasi yang sehat agar kekuasaan tidak terlena oleh pujian internal.
Tulisan ini bukanlah bentuk oposisi terhadap pemerintahan baru, melainkan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas publik agar birokrasi tidak kembali terjebak pada pola lama: nyaman dalam rutinitas, tetapi lemah dalam eksekusi.
Harapan terbesar kepada Sekretaris Daerah Kota Metro sesungguhnya sederhana namun mendasar: berani memilih keputusan yang benar, bukan sekadar keputusan yang aman.
Pada akhirnya, Kota Metro tidak akan diukur dari megahnya prosesi pelantikan ataupun indahnya pidato seremonial. Kota ini akan dinilai dari keberanian memperbaiki persoalan yang selama ini dibiarkan tanpa koreksi.
Sebab data tidak pernah terpesona oleh retorika. Data hanya mencatat hasil.
Dan dari hasil itulah masyarakat akan menentukan siapa yang sungguh bekerja untuk daerah, dan siapa yang sekadar mengisi kursi kekuasaan administratif.
Selamat bertugas kepada Sekretaris Daerah Kota Metro. Semoga skor 88,23 dalam proses seleksi menjadi awal dari pengabdian yang nyata, bukan akhir dari sebuah pencapaian.