KUNINGAN – Kamis 7 Mei 2026 Menyikapi polemik pemberitaan dugaan pelanggaran tata ruang pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, pihak media patroli86 menegaskan bahwa sebelum berita diterbitkan, langkah konfirmasi dan verifikasi telah dilakukan sesuai ketentuan kode etik jurnalistik. Sebelum berita tayang, awak media telah berupaya menghubungi Kepala Desa…

  8 Mei 2026 – Padang Lawas Utara  Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Sumatera Utara mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) agar segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban di Desa Hasambi, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian…

  Jakarta, 8 Mei 2026 – PT PLN (Persero) terus memperkuat budaya kepatuhan dan kapasitas hukum internal perusahaan melalui penyelenggaraan Workshop Litigation Skill bertajuk “Perkembangan Tindak Pidana Korporasi Pasca KUHP-KUHAP” yang digelar pada 29 April 2026 di Prefunction Hall, Gedung Utama PLN Pusat, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis PLN dalam menghadapi implementasi…

JAKARTA – Kasus dugaan pencabulan yang terjadi di pondok pesantren ndholo kusumo, kabupaten pati, Jawa Tengah, kembali mengguncang publik. Peristiwa yang menyeret tersangka berinisial A tersebut, kini menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat, terutama pemerhati perlindungan perempuan dan anak. Ketua Umum Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (RPPAI), Agus Kliwir menyebutkan bahwa pelaku kekerasan…

SIDOARJO- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sidoarjo terus mempercepat pembentukan Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) di seluruh wilayah untuk membesarkan struktur partai hingga tingkat akar rumput dalam memperkuat mesin partai. Ketua DPD PSI Sidoarjo Firmansyah Maulana menyampaikan bahwa berdasarkan data di lapangan, progres pembentukan DPRT telah mencapai sekitar 85,7 persen. “Pembentukan DPRT bukan…

Bekasi – Dugaan praktik penerimaan fee proyek oleh oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan publik. Ketua Koordinator Nasional LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Luhut Sinaga, secara tegas mempertanyakan status hukum para pihak yang diduga menerima aliran dana fee proyek tersebut. Menurut Luhut, apabila benar terdapat penerimaan fee sebesar 10 persen…